Ekonomi Syari’ah

PERATURAN EKONIMI SYARI’AH

HIMPUNAN PERATURAN PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI’AH

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Gugatan Sederhana

1. Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah
3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
5. Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
6. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
7. Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi hakim Ekonomi Syari’ah
8. Sema Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan
9. Sema Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan

Sema Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

 

• 
  SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Memenuhi Syarat

• SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana TIDAK Memenuhi Syarat

• SOP Keberatan Perkara Gugatan Sederhana Melampaui Batas Waktu

• SOP Keberatan Perkara Gugatan Sederhana